Shan

Angka kebakaran yang terjadi di Jakarta mulai Januari sampai dengan 27 Desember 2012 mencapai angka 1.008 kejadian. Kebakaran ini terjadi di lima wilayah, yaitu Jakarta Timur, Barat, Selatan, Utara, dan Pusat.
"Selama tahun 2012, kebakarannya sudah berulang 1.008 kali. Paling banyak frekuensi kebakaran di Jakarta Timur sebanyak 285 kali," kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Paimin Napitupulu di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Pemrov DKI pada Kamis (27/12/2012).
Paimin mengatakan, untuk daerah lain seperti Jakarta Barat sebanyak 218 kali, Jakarta Selatan 212 kali, Jakarta Utara sebanyak 196 kali, Jakarta Pusat 123 kali. Sedangkan untuk wilayah kepulauan seribu tidak ada data pernah terjadi kebakaran.
Penyebab kebakaran paling besar diakibatkan oleh korsleting listrik, sebanyak 663 kali. Sedangkan kompor menjadi penyebab kebakaran di 88 kejadian. Kemudian penyebab lainnya adalah rokok sebanyak 46 kali, lampu 1 kali, dan dengan penyebab lain-lain seperti anak main petasan, sampah, atau obat nyamuk.
Dari 1.008 kebakaran tersebut, diperkirakan total kerugian mencapai Rp 290.304.480.000. Total tersebut hanya perkiraan kebakaran sampai tanggal 27 Desember 2012.
Paimin mengungkapkan, kebakaran paling sering terjadi pada musim kemarau dan bulan puasa. Pada musim kemarau, keadaan yang panas dan sulit sumber air membuat api mudah menjalar. Sedangkan bulan puasa diakibatkan aktivitas masyarakat yang memasak pada malam hari, kemudian mereka kelelahan dan tertidur, sehingga api pun kian merembet ke berbagai arah.
Untuk wilayah yang paling berisiko terjadi kebakaran adalah Jakarta Barat. Banyaknya kebakaran di Jakarta Barat paling sering terjadi di kecamatan Tambora. Wilayahnya yang padat penduduk dengan rumah yang saling berdempetan membuat Tambora menjadi wilayah rawan kebakaran.
"Ya kalau di Tambora kan sudah sampai ada istilah arisan kebakaran. Minggu ini RT ini, minggu depan RT itu," ungkap Paimin.
Karena jumlah frekuensi kebakaran yang terus meningkat, dinas pemadam kebakaran mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah panik. Masyarakat juga diharapkan untuk menggunakan listrik dengan sewajarnya.

Kepanikan melanda warga di Jalan Kramat III RT 07 RW 08, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Api berkobar membakar kediaman mereka yang memang berada di permukiman padat.
Kebakaran tersebut terjadi pada Rabu (13/2/2013) sekitar pukul 13.00 WIB. Sirene dari mobil pemadam kebakaran terdengar memekakkan telinga. Bahkan, dua mobil ambulans ikut bersiaga untuk mengantisipasi adanya korban.
Petugas kebakaran berusaha masuk ke dalam Gang Listrik yang sulit ditembus. Bahkan, sempat terdengar bunyi ledakan yang berasal dari kabel listrik.
Di dalam gang sudah dipenuhi asap hitam. Warga pun terlihat sibuk membawa harta benda mereka ke tempat yang lebih aman. Tidak sedikit di antara mereka yang tak kuasa menahan air mata melihat rumah mereka sudah hangus terbakar.
"Enggak tahu kenapa. Tadi saya lagi jalan, tiba-tiba ada orang teriak-teriak, bawa baju.. bawa baju. Saya lihat ke atas sudah ada asap," ujar Rani, warga Gang Listrik 1.
Aksi pemadam kebakaran menaklukkan api menjadi perhatian warga setempat. Akibatnya, arus lalu lintas di Jalan Kramat Raya mengalami kemacetan. Sebab, banyak kendaraan yang berhenti menyaksikan asap kebakaran yang membubung tinggi.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta melakukan serah terima jabatan terhadap dua pejabat eselon II yang telah memasuki masa pensiun, Jumat (6/9). Keduanya yakni Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Ratnaningsih dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ery Basworo.

Kepala BKD DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan, keduanya telah memasuki masa pensiun pada 5 September kemarin. Sesuai dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pejabat yang telah memasuki masa pensiun tidak akan diperpanjang lagi jabatannya. "Keduanya telah memasuki masa pensiun, jabatan sementara dipegang oleh Pelaksana tugas (Plt)," kata Made, Jumat (6/9).

Saat ini, Plt Kepala Dinas KUMKMP DKI dipegang oleh Kepala Dinas Energi dan Perindustrian Andi Baso, sementara Plt Kepala BPBD DKI diserahkan kepada Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso. Serah terima jabatan sendiri dipimpin olah Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Wiriatmoko.

Dikatakan Made, keduanya merupakan pengganti sementara sampai adanya pejabat resmi yang ditunjuk. Pihaknya pun saat ini sedang melakukan uji kompetensi terhadap pejabat eselon II atau setingkat kepala bidang dan kepala dinas untuk mengisi kekosongan tersebut. "Dalam upaya mencari penggantinya, kita sedang lakukan tes uji kompetensi kepada pejabat eselon II yang senior. Ujiannya sudah kemarin, diikuti sekitar 12 orang," ujarnya.

Menurutnya, ujian kompetensi ini digelar selama dua hari berturut-turut. Tim penguji didatangkan dari luar Pemprov DKI, yaitu 7 assesor dan 4 nara sumber. Pelaksanaan uji kompetensi ini untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) apabila terjadi rotasi pejabat. Dengan begitu, bila tiba-tiba terjadi rotasi, maka BKD sudah punya SDM yang tepat. "Tes itu untuk jaga-jaga saja, kalau ada pergantian tinggal ambil dari hasil ujian itu," jelasnya.

Sebelumnya, satu pejabat eselon II DKI juga telah memasuki masa pensiun, yakni Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Widyo Dwiyono. Saat ini jabatan tersebut dipegang oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Yonathan Pasodung sebagai Plt.

Rencana Pemprov DKI Jakarta membangun Giant sea Wall atau tanggul raksasa di laut Jakarta segera terealisasi. Bahkan, pada tahun depan dijadwalkan groun breaking atau peletakan batu pertama mega proyek tersebut akan dilakukan. Untuk itu, berbagai persiapan juga terus dimatangkan dan dirampungkan.

Direktur Jendral Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Muhammad Hasan mengatakan, pihaknya telah membahas persoalan banjir di ibu kota dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Terlebiih, saat ini sudah mendekati musim penghujan, sehingga baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI dituntut siap mengantisipasi datangnya musim penghujan.

"Kita bicarakan program-program penanggulangan banjir di Jakarta. Apalagi sudah mendekati musim hujan berikutnya. Yang kedua, kita juga membahas masalah perencanaan ke depan untuk membangun giant sea wall," ujar Hasan, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (6/9).

Dikatakan Hasan, pembangunan tanggul raksasa akan dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk tahap pertama, akan terlebih dahulu dibangun tanggul bagian dalam. "Pertama kita akan ground breaking tahun depan. Untuk tahap pertama dibangun tanggul bagian dalam," katanya.

Sementara untuk penanganan banjir lainnya, seperti pembuatan sodetan dan normalisasi Kali Ciliwung juga terus dilakukan. Permasalahan di bottle neck menjadi fokus untuk segera diselesaikan. "Yang jadi masalah itu masih ada persoalan pembebasan lahan. Jadi akan kita fokuskan ke tempat-tempat itu," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menambahkan, dirinya telah mendesak agar pembangunan giant sea wall dipercepat. Kamudian permbagian kerja antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat juga harus diperjelas dalam pembangunan proyek ini. "Tadi konsentrasi untuk giant sea wall. Saya minta agar dimajukan pelaksanaanya. Kemudian pembagian tanggung jawabnya. Kalau sudah jelas langsung kerja kebut-kebutan," tegas Jokowi.

Dikatakan Jokowi, pembangunan giant sea wall harus segera dipercepat, sebab level air laut semakin tinggi. Selain itu, dengan pembangunan tanggul raksasa diharapkan bisa menambah pasokan air baku untuk wilayah ibu kota. "Ya inginnya semua cepat. Kita kejar-kejaran, karena level air laut itu semakin tinggi. Air baku di sini juga kurang dan air baku di bawah tanah juga smakin turun setiap tahun," katanya.

Saat ini, sambung Jokowi, rencana pembangunan tanggul raksasa masih dalam tahap pembuatan desain. Diharapkan desainya bisa segera rampung sehingga dapat segera dibangun. "Sekarang masih dalam proses desain, belum rampung. Tapi tahun depan kita mulai," tandasnya.

Puluhan ribu massa buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja kembali melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Dalam aksinya yang menuntut kenaikan upah sebesar 50 persen secara nasional dan UMP DKI sebesar Rp 3,7 juta mengakibatkan kemacetan parah mulai dari Jl Jenderal Sudirman menuju Jl MH Thamrin.


Kemacetan panjang terjadi lantaran massa buruh menutupi hampir seluruh badan jalan dan hanya menyisakan jalur bus Transjakarta. Rencananya massa yang telah berdemo sejak pukul 10.00 ini, akan melakukan longmarch menuju Istana dan kantor Kementerian BUMN.


Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, aksi buruh hari ini merupakan jawaban untuk menolak diberlakukannya upah murah. "Buruh tidak main-main menuntut kenaikan upah Rp 3,7 juta untuk DKI Jakarta dan 50 persen untuk daerah lain di Indonesia," tegasnya, Kamis (5/9).


Sementara itu, Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes M Chairul mengatakan, pihaknya mengerahkan sekitar 11.600 personil kepolisian yang menjadi titik aksi buruh. Sementara itu untuk arus lalu lintas akan dialihkan secara situasional.


"Dalam rangka antisipasi buruh ini semua personil ada 11.600 orang personil, di Bundaran HI kita siagakan sebanyak 1.000 personil Brimob dan Satgas Polda, yang di Istana ada 3000 personil. Buruh akan melakukan longmarch ke Istana Negara, izin mereka sampai pukul 16.00. Kita imbau kepada pengendara harap bersabar kalau ada apa-apa silakan hubungi petugas," katanya.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih menunggu usulan perubahan nama Jalan Medan Merdeka dari Tim 17. Karena itu, orang nomor satu di Jakarta ini belum bisa berkomentar mengenai batalnya nama Presiden ke-2 RI Soeharto diusulkan untuk salah satu nama Jalan Medan Merdeka.

"‪Saya saat ini masih menunggu usulan tertulis dari tim 17. Masih nunggu, karena usulannya belum sampai ke saya, apanya yang harus dikomentari?," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/9).

Ia pun mengaku setelah mendapatkan surat resmi dari Tim 17 masih akan dimatangkan kembali. Kemudian akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan tersebut. "Kalau sudah masuk tentu saja nanti akan kita matangkan, tapi juga sosialisasi ke masyarakat. Kalau iya baru saya teruskan ke presiden untuk ditetapkan," ujarnya.‬

Ia pun enggan memberikan bocoran terkait nama jalan yang santer terdengar. Dirinya tetap berpegangan dengan surat resmi dari Tim 17. "Ya belum masuk, apa yang dibicarakan? Masuk saja belum. Jangan-jangan tidak masuk ke meja saya. Saya masih menunggu," ucapnya.

Seperti diketahui, nama mantan Presiden Soeharto dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin yang semula diusulkan jadi nama salah satu Jalan Medan Merdeka dibatalkan. Sebab, keduanya dianggap bukan pahlawan. Batalnya kedua nama tersebut diusulkan juga karena adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Sehingga hanya ada dua nama yang akan diusulkan, yakni Soekarno untuk Jalan Medan Merdeka Utara dan Hatta untuk Jalan Medan Merdeka Selatan. Selain itu, muncul juga nama Ismail Marzuki yang diusulkan oleh Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB). Sebab selain sebagai putra Betawi, Ismail Marzuki juga dianggap sebagai pahlawan yang membantu kemerdekaan.

Setelah berdemo di Bundaran Hotel Indonesia, ribuan massa buruh melakukan aksi longmarch menuju Istana Negara, Jakarta Pusat. Akibat aksi demonstrasi itu, sejumlah ruas jalan yang menuju Jl Medan Merdeka Utara, Jl Medan Merdeka Selatan dan Jl Medan Merdeka Barat dialihkan oleh pihak kepolisian.

Jalan yang dialihkan ialah Jl Medan Merdeka Timur mengarah Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan gedung pusat Pertamina, dialihkan melawati Masjid Istiqlal lalu menuju Jl Veteran.

Lalu, di simpang Harmoni, pengendara dari arah Kota menuju Monas dialihkan ke Jl Juanda. Sedangkan pengendara dari arah Jl MH Thamrin menuju Monas dialihkan di Bundaran Patung Kuda menuju Jl Budi Kemuliaan atau Medan Merdeka Selatan sisi kiri.

Wadir Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Sambodo Purnomo mengatakan, untuk mengatur lalu lintas (lalin) pihaknya mengerahkan sebanyak 700 personil petugas yang tersebar di semua titik dan persimpangan yang rawan kemacetan.

"Penutupan sampai buruh selesai. Untuk bus yang mengantar buruh kita parkirkan di Monas Timur, ada 494 bus. Lalu ada 60 motor untuk mengawal buruh sampai pulang nanti," katanya, Kamis (5/9).

Rencana normalisasi Kali Ciliwung saat ini telah selesai pada tahap pematokan trase di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Rencananya akan ada 1.211 kepala keluarga (KK) yang terkena dampak dari pekerjaan normalisasi tersebut.

Sekretaris Kota Jakarta Timur, Arifin, menegaskan untuk normalisasi kali tahun 2013 ini, pihaknya akan memfokuskan pada Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara.

"Pematokan trase sudah selesai, khususnya Kampung Melayu. Untuk Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, belum dilakukan pematokan," ujarnya, Rabu (4/9).

Pematokan tersebut dilaksanakan untuk trase basah dan kering. Karena nantinya, setelah dilakukan pelebaran kali menjadi 20 meter, di kedua sisinya akan dibangun jalan dan taman, masing-masing selebar 2,5 meter. "Sekarang kita sedang mendata KK dan RW. Totalnya ada 8 RW dengan jumlah KK sebanyak 1.211," sebutnya.

Nantinya setelah pengukuran dan pembuatan peta bidang yang terkena normalisasi selesai, rincian luas tanah rumah warga akan diumumkan di kelurahan.

"Setelah pengukuran satu per satu rumah, baru dibikin peta bidang, dan setelah selesai akan diumumkan di kelurahan. Ini juga terkait pembangunan rusun yang gunakan eks bangunan dinas teknis," jelasnya.

Menurutnya, setelah peta bidang selesai, barulah akan dilakukan musyawarah dengan masyarakat terkait ganti rugi tanah milik warga. "Selesai peta bidang, barulah kita musyawarah dengan masyarakat terkait ganti rugi tanah, termasuk tanah garapan," tukasnya.

Proyek pekerjaan perbaikan saluran air di Jalan Pelita Bandengan Selatan, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dikeluhkan warga setempat. Sebab, tumpukan tanah bekas galian dibiarkan menumpuk di pinggir jalan sehingga mengakibatkan jalan menjadi sempit dan kotor. Akibatnya, kendaraan dan pejalan kaki kesulitan melintasi jalan tersebut.

Tak hanya itu, proyek yang sudah berlangsung sejak sebulan lalu hingga kini tak kunjung rampung dan dibiarkan terbengkalai. “Proyek pengerjaan saluran air tersebut sudah dimulai bulan lalu dan hingga kini belum juga kelar,” ujar Pepen (55) warga RW 06, Kelurahan Pekojan, Rabu (4/9).

Dia mengakui, proyek normalisasi saluran air yang dilakukan di wilayah RW 06 dan 09 yang panjangnya mencapai 300 meter dengan lebar 1,5 meter tersebut memang sangat dibutuhkan warga kedua RW demi meminimalisir banjir dan genangan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Namun dengan mangkraknya pengerjaan saluran dengan menyisakan tumpukan tanah sepanjang jalan tersebut, kata Pepen, selain menyulitkan warga dan kendaraan yang melintas, dikhawatirkan akan menyebabkan banjir lebih parah lagi ketika turun hujan.

“Saat ini wilayah kami sering tergenang hingga ketinggian di atas 30 sentimeter saat turun hujan. Namun dengan kondisi perbaikan saluran air yang terbengkalai ini, dikhawatirkan genangan akan semakin parah karena air tidak dapat mengalir dengan lancar,” ungkap Pepen.

Lurah Pekojan, Agus Yusuf mengaku proyek perbaikan saluran air yang merupakan proyek Sudin PU Tata Air Jakarta Barat ini dibiarkan terbengkalai dengan menyisakan tumpukan tanah di sepanjang jalan tersebut. “Memang sudah hampir sebulan ini proyek pengerjaan saluran di sepanjang jalan tersebut dibiarkan mangkrak,” terang Agus.

Saat ini, kata Agus, proyek perbaikan saluran air tersebut belum selesai dan baru pada tahap pemasangan gorong-gorong. Bahkan, tanah sisa galian juga belum dibersihkan. “Saluran air yang tengah dikerjakan nantinya mengarah ke salurah penghubung Bandengan Utara dan Selatan. Saya juga sudah menyurati unit yang berwenang untuk segera menuntaskannya karena kalau dibiarkan akan mengganggu kenyamanan warga dan kendaraan yang melintas,” tandas Agus.

Kontroversi mengenai perubahan nama Jalan Medan Merdeka terus bergulir. Bahkan nama lainnya muncul untuk mengganti salah satu nama jalan tersebut dibandingkan dengan nama Mantan Presiden Soeharto, yakni Ismail Marzuki. Usulan tersebut disampaikan oleh Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) dan segera layangkan ke Tim 17.

Ketua Umum LKB, Tatang Hidayat mengatakan, usulan nama Ismail Marzuki sebagai pengganti nama Jalan Medan Merdeka Barat, karena merupakan pahlawan asli Betawi. "Kami ingin mengusulkan Jalan Medan Merdeka diubah menjadi Jalan Ismail Marzuki. Sebab Bang Maeng, panggilan Ismail Marzuki, merupakan putra asli Betawi,” kata Tatang di Kantor LKB, Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Rabu (4/9).

Karena itu, dia akan melayangkan surat usulan tersebut kepada tim 17 dengan tembusan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Perubahan nama keempat jalan di Jalan Medan Merdeka sebagai langkah untuk pengayaan berdasarkan informasi yang realistis dan faktual. Selain karena Ismail Marzuki putra asli Jakarta yang lahir di Kwitang, Batavia, pada 11 Mei 1914, usulan tersebut juga didasari Ismail Marzuki merupakan komponis terbesar dan maestro musik legendaris Indonesia.

Selain itu, kata Tatang, sumbangsih dan kontribusi Ismail Marzuki juga sangat besar dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menciptakan sekitar 240 lagu. Ratusan lagu yang diciptakan Bang Maeng ini selalu menggelorakan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan.

Lagu ciptaan Bang Maeng diantaranya Halo-Halo Bandung, Gugur Bunga, Melati Ditapal Batas, Sepasang Mata Bola, Bandung Selatan di Waktu Malam, dan Selamat Datang Pahlawan Muda. Ada pula lagu-lagu ciptaannya yang menumbuhkan semangat cintah pada tanah air, seperti lagu Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Pusaka, Ole Le di Kuta Radja dan Irian Samba.

Dikatakan Tatang, semasa hidupnya, Ismail Marzuki juga pernah bekerja di Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai pembuat lagu dan pemimpin orchestra RRI yang saat itu dikepalai Yusuf Ronodipuro. Melalui stasiun radio inilah, lagu-lagu Ismail Marzuki selalu berkumandang dan mengudara ke pelosok tanah air.

Atas jasanya tersebut, Ismail Marzuki memperoleh gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden RI bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2004. “Mengingat nama beliau hingga saat ini belum diabadikan pada nama jalan di Ibu Kota negara,"

Ditegaskan Tatang, nama Ismail Marzuki lebih tepat untuk mengganti Jalan Medan Merdeka Barat ketimbang Soeharto. Karena Ismail Marzuki pernah berkantor dan bekerja di Jalan Medan Merdeka Barat selama sembilan tahun. Lebih lama dari waktu bekerja Soeharto sewaktu menjadi Soeharto menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan waktu itu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta perusahaan yang berdomisili di ibu kota membayar upah buruh sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Kalau tidak mau, mereka (perusahaan) silakan angkat kaki," kata Basuki, di Balaikota, Rabu (4/9)

Ia mengatakan, Pemprov DKI optimis kepergian sejumlah perusahaan yang menolak penerapan upah buruh sesuai KHL tidak akan mengakibatkan pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta terpuruk. "Konsepnya Jakarta tetap mesti ada beberapa pabrik yang low class, makanya kita siapkan Kawasan Berikat Nusantara (KBN)," ujarnya.

Basuki mengaku, pihaknya saat ini tengah menyiapkan tiga pulau kawasan ekonomi khusus di Jakarta. Namun, ia enggan menjelaskan di mana saja kawasan ekonomi khusus itu. "Kita sedang mempersiapkan 400 hektar lahan tinggal di sana. Tujuan apa? Agar KHL mereka itu rendah," ungkap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Menurut Basuki, jika para buruh tinggal di dekat tempat bekerja, biaya hidup akan lebih murah. "Biaya transport buruh jadi murah, waktu juga, tempat usaha. Istri dan suami juga ada tempat usaha. Anak-anak buruh juga ditanggung sekolah, termasuk KJS. Itu yang akan kita lakukan," paparnya.

Ia pun menyarankan perusahaan yang masih berada di tengah kota, namun menolak membayar buruh sesuai KHL lebih baik pindah.

"Pindah ke Jawa Tengah. Karena bisa saja di Lebak, Semarang atau Jawa Timur, Sragen lebih murah kan, Anda harus produksi di sana," pintanya.

Cerita Lucu Sariawan

Setelah Jalan jalan, Udin, memasuki pelataran sebuah rumah makan. Dia kelaparan. Dilihatnya masih ada satu tempat yang kosong, langsung dia menghampiri pelayan untuk memesan makanan. Beberapa menit kemudian pesanan pun datang dan tanpa menunggu lama dia langsung menyantap hidangan. Lagi asyiknya makan, datanglah seorang cewek cantik. Wajahnya oriental, Pakai celana pendek. Karena semua tempat penuh, cewek itu lalu bergabung semeja dengan Udin. Jadi, satu meja dua tempat duduk. Udin terpana melihat kecantikan cewek itu, sampai-sampai dia menunda santapannya. Entah kenapa, tiba-tiba Udin tersadar dan dengan reflek dia menutup mulutnya pakai kedua belah tangannya. Si cewek yang melihat tingkah aneh Udin lantas bertanya,
Ce : "Mas, kenapa nggak makan. Panas dalam ya?".
Udin : (Geleng-geleng kepala).
Ce : "Susah buang air ya?".
Udin : (Tetap geleng-geleng kepala).
Ce : "Mas pasti sariawan. Bibirnya pecah-pecah ya?".
Udin : (Sambil membuka kedua belah tangannnya dari mulutnya), ”Iya, pecahnya besar sekali".
Rupanya bibir Udin sumbing.

Secara pribadi, Basuki berpendapat bahwa jika nama Soeharto menjadi nama jalan, maka semestinya nama mantan Presiden RI pun perlu diabadikan dengan cara yang sama.
"Kalau ada Jalan Soeharto, kenapa Abdurrahman Wahid enggak ikut? Kenapa Megawati enggak ikut? Pak Habibie enggak ikut? Terus Pak SBY juga mesti ikut dong," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (3/9/2013).


Oleh karena itu, kata Basuki, perubahan nama itu bisa menjadi sebuah masalah baru. Basuki lebih suka nama Jalan Medan Merdeka tidak diubah karena telah dikenal luas oleh publik. Perubahan nama jalan di sekeliling Monumen Nasional itu, kata Basuki, justru membuat warga perlu beradaptasi kembali dengan nama baru. Kendati demikian, Basuki menyerahkan masalah pergantian nama ini kepada tim khusus yang melakukan kajian terhadap perubahan nama jalan itu.
Sebelumnya, sejarawan Anhar Gonggong menilai bahwa pemakaian nama Soeharto masih perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait beberapa hal kontroversial selama masa pemerintahan Orde Baru. Nama Soeharto akan diusulkan untuk menggantikan nama Jalan Medan Merdeka Barat, sedangkan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin menggantikan nama Jalan Medan Merdeka Timur. Perubahan nama jalan itu masih dalam kajian Panitia 17 yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menyampaikan usulan Panitia 17 tentang perubahan nama-nama Jalan Medan Merdeka. Yang sudah disampaikan kepada Presiden RI adalah usulan perubahan nama Jalan Medan Merdeka Utara menjadi Jalan Soekarno dan Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan Hatta.

akan menaikkan pajak rokok sebesar 10 persen.
Kenaikan pajak dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah diajukan ke DPRD DKI, untuk dibahas dan disahkan menjadi perda.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, usulan kenaikan pajak 10 persen pada harga rokok, bertujuan memengaruhi masyarakat untuk tidak membeli rokok karena harga yang tinggi.
"Justru pajak rokok harusnya lebih tinggi, biar orang-orang tidak merokok," kata Basuki di Balai Kota, Senin (2/9/2013), seperti dikutip Tribunnews.com dari Beritajakarta.com.
Ia mengungkapkan, pihaknya akan memeroleh pendapatan asli daerah (PAD) pada 2014 dari kenaikan pajak 10 persen harga rokok, mencapai Rp 400 miliar.
"Dana dari pajak rokok selain PAD, juga digunakan untuk membiayai sosialisasi yang berkaitan dengan usaha preventif (pencegahan) dan promosi, terhadap bahaya rokok untuk kesehatan masyarakat," ungkapnya.

Nama                      :Aulia Ikhsan
Tanggal Lahir         :22 mei 1999
Panggilan               : San,Sun,Au


Ig              : alaIkhsan_
Twitter      :@alaIkhsan_
Facebook : facebook.com/ikhsan.vsangan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Halal Bihalal di kantor DPC PDIP Jakarta Timur, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Minggu (1/9). Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Jakarta itu berpesan kepada kepada para kader dan calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP agar membuktikan diri dengan bekerja, bukan hanya kata-kata.

"Hati-hati, masyarakat sekarang lihat orang, lihat figur. Bukan kata-kata, tapi kerja nyata. Kalau itu dilakukan, mau cari berapa kursi?" ujar Jokowi disambut tepuk tangan para kader yang hadir.

Jokowi menegaskan, masyarakat saat ini sudah pintar menilai. Mereka bahkan memperhatikan rekam jejak para caleg. "Karena rakyat sekarang pintar, pintarnya setengah mati. Jadi dilihat masyarakat, kerjanya apa? Nyata atau tidak? Konkret atau tidak? Bisa dirasakan oleh masyarakat atau tidak? Kalau benar, riil, pasti dipilih," tegas Jokowi.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Jaktim, William Yani mengungkapkan Halal Bihalal yang dihadiri Jokowi ini membuat adrenalin para kader di Jaktim untuk memenangkan partai di Pileg 2014 sangat tinggi.

“Pasca dilantik sebagai Gubernur DKI, belaiu baru pertama kali hadir di DPC Jaktim. Kehadiran beliau mengobati kangen teman-teman kader,” ujarnya, Senin (2/9).

Politisi yang akrab disapa Yani ini meminta Jokowi untuk menjaga amanah sebagai gubernurnya wong cilik. “Kami sebagai kader PDIP Jaktim yakin bahwa beliau akan memenuhi janjinya sebagai gubernur,” katanya.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini menegaskan, DPC PDIP Jaktim akan memberikan masukan kepada gubernur secara objektif mengenai kinerja walikota, camat, dan lurah di Jaktim. “Karena selama ini DPC PDIP Jakarta Timur sulit berkoordinasi dengan walikota,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo mengungkapkan kehadiran Jokowi menginspirasi dan mengilhami segenap kader PDIP di Jaktim termasuk seluruh caleg.

"Terkait tentang penekanan terhadap kerja politik melalui kerja nyata di masyarakat. Bukan hanya sekadar kata-kata," tegasnya.

Dalam acara Halal Bihalal yang digelar di kantor DPC PDIP Jaktim di kawasan Pondok Kelapa tersebut diisi dengan pementasan Sanggar Teater Banteng (STB), group komedi  69, grup Hadroh Asy Syahab, dan Ustad KH Edy Pratama.

Sebanyak 15 bangunan liar yang berdiri di atas saluran air dan badan jalan tepatnya di Jl Batu RT 07/001, Gambir, Jakarta Pusat, dibongkar puluhan petugas gabungan Satpol PP dibantu TNI, dan Polri. Tidak ada perlawanan dari pemilik bangunan yang dibongkar tersebut.

Camat Gambir, Henri Perez mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran dan badan jalan yang selama ini digunakan untuk berdagang. Pemilik warung dan bangunan, kata Henri, juga telah menyadari jika tempatnya menyalahi Perda No 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

"Kita telah tiga kali lakukan sosialisasi terkait dengan lokasi bangunan yang digunakan sebagai kontrakan dan warung. Fungsi saluran yang sedianya digunakan sebagai aliran air menjadi tidak berfungsi," jelasnya, Senin (2/9).

Dikatakan Henri, dalam pembongkaran tersebut pihaknya mengerahkan satu unit alat berat untuk melakukan pembongkaran bangunan yang rata-rata dibangun secara permanen dengan dua lantai. "Sebanyak 60 personil Satpol PP dibantu pihak TNI dan Polri kita kerahkan untuk lakukan pembongkaran. Sebanyak 10 bangunan kita lakukan pembongkaran sementara sisanya dibongkar sendiri oleh pemilik bangunan," ucapnya.

Pihaknya mengaku akan mengembalikan tempat-tempat itu ke fungsinya semula, tapi tentunya dilakukan dengan cara persuasif dan tidak menimbulkan gesekan antara petugas dengan warga. “Nantinya saluran akan dipercantik," tandasnya.