Shan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta perusahaan yang berdomisili di ibu kota membayar upah buruh sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Kalau tidak mau, mereka (perusahaan) silakan angkat kaki," kata Basuki, di Balaikota, Rabu (4/9)

Ia mengatakan, Pemprov DKI optimis kepergian sejumlah perusahaan yang menolak penerapan upah buruh sesuai KHL tidak akan mengakibatkan pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta terpuruk. "Konsepnya Jakarta tetap mesti ada beberapa pabrik yang low class, makanya kita siapkan Kawasan Berikat Nusantara (KBN)," ujarnya.

Basuki mengaku, pihaknya saat ini tengah menyiapkan tiga pulau kawasan ekonomi khusus di Jakarta. Namun, ia enggan menjelaskan di mana saja kawasan ekonomi khusus itu. "Kita sedang mempersiapkan 400 hektar lahan tinggal di sana. Tujuan apa? Agar KHL mereka itu rendah," ungkap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Menurut Basuki, jika para buruh tinggal di dekat tempat bekerja, biaya hidup akan lebih murah. "Biaya transport buruh jadi murah, waktu juga, tempat usaha. Istri dan suami juga ada tempat usaha. Anak-anak buruh juga ditanggung sekolah, termasuk KJS. Itu yang akan kita lakukan," paparnya.

Ia pun menyarankan perusahaan yang masih berada di tengah kota, namun menolak membayar buruh sesuai KHL lebih baik pindah.

"Pindah ke Jawa Tengah. Karena bisa saja di Lebak, Semarang atau Jawa Timur, Sragen lebih murah kan, Anda harus produksi di sana," pintanya.